Tapanuli Tengah

Bupati Ingatkan Lurah dan Kepala Lingkungan Jangan Manipulasi Data Korban Bencana

597
×

Bupati Ingatkan Lurah dan Kepala Lingkungan Jangan Manipulasi Data Korban Bencana

Sebarkan artikel ini

WARTATERKINI.ID | PANDAN – Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu memimpin Apel ASN Percepatan Penanggulangan Bencana Alam Banjir Bandang dan Tanah Longsor yang digelar di Lapangan Sepak Bola Pandan, Minggu (28/12/2025).

Apel tersebut merupakan bagian dari penugasan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membantu percepatan pemulihan pascabencana di kecamatan, kelurahan, dan desa yang menjadi wilayah prioritas penanganan bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Bupati Masinton menjelaskan, ASN di lingkungan Pemkab Tapteng akan di-BKO-kan ke kecamatan-kecamatan terdampak. Ia menyebutkan bahwa masa tanggap darurat akan berakhir pada 30 Desember 2025 dan selanjutnya memasuki fase transisi pascabencana.

“Saat ini kita masih dalam tahap recovery. Setelah masa tanggap darurat selesai, Januari kita masuk ke fase transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemulihan harus kita lakukan secara bertahap dan terencana,” ujar Masinton.

Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh membiarkan kondisi pascabencana berlarut-larut. Oleh karena itu, seluruh jajaran diminta mempercepat kerja penanggulangan bencana, mulai dari pendataan, pendampingan, hingga penataan berbagai persoalan di tengah masyarakat.

Dalam arahannya, Masinton secara tegas mengingatkan lurah, kepala desa, dan kepala lingkungan agar tidak melakukan manipulasi data korban bencana.

“Prinsipnya adil untuk semua. Yang bukan korban jangan dimasukkan datanya, meskipun itu saudara, teman, atau sahabat kita. Tidak ada istilah cashback. Bantu rakyat dan berikan hak mereka sepenuhnya, karena mereka benar-benar korban bencana,” tegasnya.

Masinton juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja tanpa kenal waktu membantu penanggulangan bencana di Tapteng. Mulai dari instansi vertikal pemerintah seperti BNPB, Basarnas, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), jajaran TNI–Polri, hingga unsur masyarakat, relawan, dan komunitas.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data BNPB, sekitar 1.800 relawan dari berbagai daerah di Indonesia turut berpartisipasi membantu masyarakat terdampak bencana di Tapanuli Tengah. Namun, seiring berjalannya waktu, para relawan tersebut tentu akan kembali ke daerah masing-masing.

“Karena itu, peran pemerintah daerah harus semakin diperkuat, terutama di wilayah terdampak bencana,” ujarnya.

Masinton menambahkan, seluruh ASN, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu akan dikonsolidasikan dan ditugaskan secara bergilir. Setiap hari, sedikitnya 500 personel akan diterjunkan ke lapangan untuk berada di tenda-tenda pengungsian, menyapa warga, memastikan kebutuhan pangan, memantau kondisi kesehatan, serta memberikan dukungan moril kepada masyarakat.

“Semua harus disiplin dengan penempatan tugas. Penugasan dilakukan secara hirarkis dan terstruktur, di bawah koordinasi camat, khususnya di kecamatan yang menjadi skala prioritas penanganan bencana,” pungkasnya.(redpel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *