Tapanuli Tengah

Daniel Apresiasi Komitmen Bupati Tapteng, Hormati Rakyat Nonton Bersama Pidato Presiden

412
×

Daniel Apresiasi Komitmen Bupati Tapteng, Hormati Rakyat Nonton Bersama Pidato Presiden

Sebarkan artikel ini

WARTATERKINI.ID | TAPTENG – Daniel Ferdinan Lumban Tobing, seorang praktisi hukum, mengapresiasi sikap merakyat Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu.

Penilaian Daniel sehubungan dengan keputusan Masinton memilih nonton bersama warganya, siaran langsung pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, pada Jumat 15 Agustus 2025.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng menggelar acara nonton bersama sejak pukul 09.00 Wib, di Aula Cendrawasih Kantor Bupati Tapteng, untuk mengikuti Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI.

Dan, berlanjut pukul 14.00 Wib, untuk mendengarkan pidato pengantar R-APBN 2025 dan penyampaian Nota Keuangan, pada Sidang Paripurna DPR RI.

Kegiatan ini, dalam rangka pelaksanaan Pedoman Peringatan HUT ke 80 Kemerdekaan RI, sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Sekretaris Negara RI Nomor B-25/08/2025.

“Sementara, ada pihak yang menunggu Bupati hadir, di tempat mereka. Sang Bupati justru memilih berada di tengah rakyatnya untuk memastikan semangat kebangsaan dan pemahaman kebijakan negara tersampaikan langsung,” kata Daniel melalui keterangan tertulis, Sabtu (16/8/2025).

Daniel memuji cara Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu, dalam pendekatan edukasi kepada masyarakat untuk memahami pesan kebangsaan dan kebijakan pemerintah.

Menurutnya keputusan Bupati Tapteng hadir dan memimpin kegiatan nonton bersama, di Aula Cendrawasih, adalah sah, tepat, dan sesuai dengan asas kemanfaatan serta kepentingan umum.

“Karena bagi seorang pemimpin, hadir itu bukan soal kursi mana yang didatangi, tapi hati siapa yang ditemui. Dan kalau ada yang masih merasa dilewatkan, mungkin waktunya belajar bahwa menghormati rakyat jauh lebih penting daripada menunggu dihormati,” ujar Daniel.

Daniel beranggapan, pada persoalan ini, Bupati Tapteng lebih mengedepankan kepentingan rakyat dari kepentingan seremonial kelembagaan sebagai substansi dari nilai-nilai demokrasi.

“Dengan demikian, dari sudut pandang hukum dan etika pemerintahan, tindakan Bupati Tapanuli Tengah tidak hanya benar secara legal, tetapi juga tepat secara moral,” ungkap pria yang pernah beracara di Mahkamah Konstitusi.(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *