Tapanuli Tengah, Wartaterkini.id – Ratusan nelayan di Kabupaten Tapanuli Tengah mengaku terpaksa membatalkan aktivitas melaut akibat terkendala administrasi pembelian BBM bersubsidi.
Persoalan itu dipicu belum adanya pejabat definitif di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemkab Tapteng yang berwenang menandatangani surat rekomendasi pembelian BBM subsidi bagi nelayan.
Salah seorang nelayan di Sarudik yang enggan disebutkan namanya mengatakan, kondisi tersebut sudah berlangsung selama beberapa pekan terakhir dan sangat berdampak terhadap penghasilan mereka menjelang Hari Raya Iduladha.
“Sudah lebih sepuluh hari kami tidak melaut. Padahal seharusnya kami sudah dapat satu trip sebelum Iduladha,” ujarnya kepada wartawan, Senin (25/5).
Menurutnya, setiap nelayan yang datang mengurus surat rekomendasi ke kantor DKP selalu menerima jawaban yang sama, yakni belum adanya kepala dinas definitif yang dapat membubuhkan tanda tangan.
“Jumat lalu katanya mau ada pelantikan, tapi sampai sekarang belum ada. Makanya tidak ada yang tandatangani surat rekomendasinya,” ungkapnya.
Akibat belum terbitnya surat rekomendasi tersebut, nelayan tidak bisa membeli BBM subsidi di Stasiun SPBN. Padahal dokumen itu menjadi syarat utama agar nelayan memperoleh BBM dengan harga subsidi untuk kebutuhan melaut.
“Tanpa dokumen itu, pihak SPBN tidak dapat menyerahkan pasokan BBM bersubsidi, baik dalam jumlah besar maupun eceran,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris DKP Tapteng, Azwar Sitompul membenarkan bahwa pihaknya dalam beberapa pekan terakhir belum mengeluarkan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi.
“Karena kemarin Kadis kan belum ada atau kosong, Pelaksana harian belum ada. Makanya sembari menunggu Plh, tidak ada mengeluarkan rekomendasi minyak,” katanya saat dikonfirmasi wartawan melalui sambungan telepon, Selasa (26/5).
Pantauan di lokasi pengisian BBM nelayan di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sarudik, aktivitas tampak sepi pada Selasa siang.(red)
