Sibolga, Wartaterkini.id – Beredar video di platform tiktok penimbunan bahan bakar minyak (BBM) di kawasan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga merupakan informasi hoaks.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sibolga-Tapanuli Tengah, Rahmat Hidayat Panggabean.
“Saya mengimbau masyarakat, khususnya elemen pemuda, untuk jeli dalam menyaring informasi di media sosial,” ujarnya.
Dikatakan Rahmat, secara tegas mengonfirmasi bahwa narasi dalam video tersebut adalah berita bohong yg dilakukan oleh orang yg tak bertanggung jawab.
“Saya sampaikan bahwa video tersebut tidak benar dan sudah lama. Video itu telah berulang kali diposting oleh oknum yang tidak bermoral dengan mengatasnamakan mahasiswa,” kata Rahmat, Sabtu (6/6/2026).
Ia juga mengingatkan rekan-rekan sejawatnya agar tidak mudah dimanipulasi oleh konten-konten provokatif yang sengaja dimuat demi kepentingan tertentu.
“Saya berharap kepada seluruh teman-teman, baik itu pemuda ataupun mahasiswa, tidak terpancing dan terprovokasi dengan adanya berita hoaks tersebut,” tambahnya.
Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Sibolga-Tapteng angkat bicara
​Terpisah, penegasan serupa juga disampaikan oleh Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Sibolga-Tapanuli Tengah.
Sekira Zendrato, meluruskan persepsi publik yang telanjur berkembang akibat konsumsi konten tanpa verifikasi tersebut.
“Saya memberikan klarifikasi kepada kawan-kawan semuanya bahwa video yang beredar di media sosial adalah video yang sudah lama, video yang sudah dipost bertahun-tahun yang lalu,” jelas Sekira.
Sebagai dari fungsi control sosial, Sekira mengajak seluruh lapisan aktivis dan pemuda untuk mengedepankan logika dalam menanggapi isu-isu sensitif di platform digital.
“Saya mengimbau jangan sampai kita terprovokasi dengan beredarnya isu tersebut. Kepada kawan-kawan mahasiswa, aktivis, pemuda, supaya tidak terprovokasi,” pungkasnya.
Kolaborasi moral dari HMI dan GMKI ini menegaskan komitmen gerakan mahasiswa di Sibolga-Tapteng untuk menjaga kondusivitas daerah serta menjadi garda terdepan dalam melawan penyebaran disinformasi yang merugikan publik.(red)
