WARTATERKINI.ID | TAPANULI SELATAN – Keputusan pemerintah mencabut izin operasional PT Agincourt Resources (PTAR), pengelola Tambang Emas Martabe di Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), mulai memunculkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan di tengah masyarakat.
Sejak operasional tambang berhenti, ratusan pekerja—terutama tenaga outsourcing—kehilangan pekerjaan secara mendadak. Hingga kini, belum ada tanda-tanda aktivitas pertambangan akan kembali berjalan normal.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Tapanuli Selatan, Ahmad Raja Nasution, mengakui kondisi tersebut berdampak langsung pada penurunan pendapatan para pekerja.
“Pendapatan turun drastis. Banyak yang dirumahkan, terutama tenaga outsourcing,” ujar Raja usai menerima audiensi pimpinan unit kerja Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK FSP KEP SPSI) PTAR.
Menurutnya, para pekerja kini mengadukan nasib mereka kepada pemerintah daerah dan berharap adanya kepastian terkait kelanjutan pekerjaan. “Mereka mempertanyakan masa depan kerja mereka. Kondisinya memang memprihatinkan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua SPSI PTAR, Gustiawan, didampingi Sekretaris Rizki Abadi, menjelaskan bahwa para karyawan hanya menerima pemberitahuan dirumahkan sementara waktu tanpa kejelasan sampai kapan operasional tambang dihentikan.
Ketidakpastian tersebut membuat sebagian pekerja mencoba mencari pekerjaan alternatif. Namun, peluang kerja yang terbatas membuat sebagian lainnya hanya bisa menunggu.
“Tidak ada aktivitas. Ada yang mencoba kerja serabutan, ada juga yang hanya menunggu di rumah. Situasi ini tentu berat bagi keluarga mereka,” ungkap Gustiawan.
Lebih jauh, ia menilai dampak sosial dari penghentian operasional tambang mulai meluas. Aktivitas ekonomi di sekitar kawasan tambang terlihat melemah, daya beli masyarakat menurun, sementara kebutuhan hidup tetap harus dipenuhi.
“Ini bukan hanya soal tenaga kerja. Dampak sosial ekonomi sudah terasa. Konsumsi turun, UMKM ikut terdampak. Bahkan indikasi peningkatan kasus pencurian mulai terdengar. Ini sinyal yang harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Ia berharap pemerintah dapat menyikapi dampak sosial akibat pencabutan izin operasional PTAR secara komprehensif. Setiap kebijakan, menurutnya, perlu mempertimbangkan aspek ketenagakerjaan, keberlangsungan UMKM, hingga stabilitas keamanan sosial.
Sejak operasional tambang berhenti pascabencana pada 25 November 2025 lalu, ribuan masyarakat yang menggantungkan hidup pada aktivitas pertambangan ikut terdampak.
“Harapan kami sederhana. Aktivitas tambang bisa kembali berjalan normal dengan tetap mengedepankan keselamatan dan aturan yang berlaku. Jika terlalu lama berhenti, yang paling terdampak adalah masyarakat kecil. Negara harus hadir melihat dampak nyata di lapangan,” pungkas Gustiawan.(red)
