MEDAN, Wartaterkini.id – PT PLN Indonesia Power memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).
Penandatanganan kerja sama yang berlangsung di Aula Cipta Kerta Lantai III Kantor Kejatisu, Senin (19/10/2026), tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi kelembagaan, khususnya di bidang hukum perdata dan tata usaha negara.
Kerja sama ini bertujuan meningkatkan kepastian hukum, memperkuat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta mendukung kelancaran operasional dan keberlanjutan bisnis PLN Indonesia Power sebagai salah satu perusahaan pembangkitan listrik terbesar di Indonesia.
Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Utama PT PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta, bersama jajaran direksi dan pejabat perusahaan. Turut hadir Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, beserta Wakil Kepala Kejatisu Eko Adhyaksono dan sejumlah pejabat di lingkungan Kejatisu.
Bernadus Sudarmanta menyampaikan, apresiasi kepada jajaran Kejatisu atas terwujudnya kerja sama tersebut. Menurutnya, sinergi dengan institusi penegak hukum memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman, pendampingan, serta penguatan aspek hukum bagi perusahaan.
Dengan demikian, setiap kebijakan dan keputusan bisnis dapat dilaksanakan secara tepat, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami sangat berharap kerja sama ini menjadi pedoman dan petunjuk positif bagi jajaran PT PLN Indonesia Power sehingga dapat terhindar dari jerat hukum dan kekeliruan akibat kesalahan memahami hukum dan aturan. Semoga ke depan jalinan kerja sama antara Kejaksaan dan PT PLN Indonesia Power dapat berjalan baik demi terwujudnya Good Corporate Governance,” ujar Bernadus.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat kepatuhan hukum sekaligus menjadi bagian dari upaya mitigasi risiko hukum dalam proses bisnis perusahaan, khususnya terkait pengelolaan operasional pembangkit, aset, pengadaan, serta berbagai kegiatan strategis lainnya.
Senada itu, Kepala Kejatisu Muhibuddin menegaskan komitmen institusinya dalam memberikan dukungan hukum kepada PLN Indonesia Power, khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara.
Muhibuddin menjelaskan, Kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsi penuntutan dan penyidikan sesuai kewenangannya, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan dan dukungan hukum kepada lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Hal tersebut sejalan dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
“Salah satu tugas dan fungsi Kejaksaan dalam bidang perdata adalah memberikan pertimbangan hukum, pendampingan, serta pendapat hukum agar perusahaan milik negara atau lembaga pemerintah tidak salah dalam mengambil kebijakan yang dikhawatirkan menimbulkan kerugian negara maupun tindak pidana korupsi, sehingga dapat terwujud Good Corporate Governance,” ungkap Muhibuddin.
Ia menekankan pentingnya langkah preventif melalui pendampingan dan pertimbangan hukum guna meminimalkan potensi permasalahan hukum dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan.
Kemudian kegiatan dilanjutkan penandatanganan PKS oleh Direktur Utama PT PLN Indonesia Power Bernadus dan Kepala Kejatisu Muhibuddin.
Penandatanganan tersebut menjadi simbol penguatan komitmen kedua institusi dalam membangun hubungan kelembagaan yang produktif dan berkelanjutan, terutama dalam mendukung penyelesaian serta pencegahan permasalahan hukum di lingkungan perusahaan.
*Salurkan Bantuan Pendidikan*
Selain memperkuat kerja sama di bidang hukum, PLN Indonesia Power juga menunjukkan kepedulian sosial melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Dalam kesempatan tersebut, PLN Indonesia Power menyerahkan bantuan sarana pendidikan kepada SMP Adhyaksa II Medan sebagai bentuk kontribusi perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.
Bantuan diserahkan secara simbolis kepada Kepala SMP Adhyaksa II Medan, didampingi jajaran pejabat Kejatisu serta para guru.
Penyerahan bantuan ini mencerminkan komitmen PLN Indonesia Power untuk terus menghadirkan manfaat bagi masyarakat, tidak hanya melalui penyediaan energi listrik yang andal, tetapi juga melalui dukungan terhadap sektor pendidikan.
Melalui penandatanganan PKS dengan Kejatisu dan penyaluran bantuan pendidikan tersebut, PLN Indonesia Power menegaskan komitmennya untuk memperkuat integritas, kepastian hukum, serta tanggung jawab sosial perusahaan.
Langkah ini diharapkan semakin memperkokoh tata kelola perusahaan yang profesional dan berkelanjutan, sekaligus mendukung peran PLN Indonesia Power dalam menjaga keandalan pasokan listrik nasional serta mendorong transformasi sektor ketenagalistrikan Indonesia.(red)












