Sibolga, Wartaterkini.id – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sibolga menggelar Konferensi Pers APBN Regional periode Juni 2026 secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada Rabu (24/6/2026).
Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi kepada publik mengenai perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Mei 2026 di wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah.
Konferensi pers tersebut menghadirkan narasumber dari tiga instansi pengelola keuangan negara, yaitu Plh. Kepala KPPN Sibolga Rita Purnama Sari, Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Sibolga Jamil Handy, serta Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Kantor Bea dan Cukai Sibolga Rico Poltak Tuahot Hutasoit.
Rita Purnama Sari menyampaikan realisasi belanja negara hingga akhir Mei 2026 telah mencapai Rp1,124 triliun atau 50,46 persen dari total pagu sebesar Rp2,229 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) tercatat sebesar Rp316,16 miliar atau 40,18 persen dari pagu yang tersedia.
Belanja pemerintah pusat tersebut didominasi oleh belanja pegawai yang mencapai 46,03 persen, disusul belanja barang sebesar 35,49 persen dan belanja modal sebesar 7,9 persen. Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp808,78 miliar atau 55,72 persen dari pagu, yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, serta Dana Desa.
Menurut Rita, penyaluran TKD tersebut merupakan instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah dan percepatan pembangunan, sehingga manfaat APBN dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain belanja negara, KPPN Sibolga juga melaporkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah mencapai Rp10,99 miliar atau 66,89 persen dari target tahun 2026. Di sisi lain, program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah tersalurkan sebesar Rp14,097 miliar kepada 2.227 debitur melalui tiga lembaga penyalur yang beroperasi di wilayah kerja KPPN Sibolga.
Dari sektor perpajakan, Jamil Handy menyampaikan bahwa realisasi penerimaan pajak hingga akhir Mei 2026 mencapai Rp187,69 miliar atau 31,14 persen dari target tahunan. Capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 31,97 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Ia menjelaskan bahwa kontribusi terbesar penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas sebesar Rp101,72 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp97,19 miliar. Pertumbuhan tersebut mencerminkan aktivitas ekonomi yang masih terjaga serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak di wilayah kerja KPP Sibolga.
Sementara itu, Rico Poltak Tuahot Hutasoit melaporkan bahwa realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai hingga Mei 2026 mencapai Rp1,63 triliun atau 53,2 persen dari target APBN. Angka tersebut tumbuh sebesar 12,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penerimaan tersebut terdiri atas Bea Masuk sebesar Rp364,53 miliar, Bea Keluar sebesar Rp1,077 triliun, dan penerimaan Cukai sebesar Rp189,17 miliar. Menurut Rico, capaian tersebut menunjukkan kinerja penerimaan yang tetap terjaga di tengah berbagai dinamika perekonomian dan perdagangan.
Dalam kesempatan tersebut, Rita Purnama Sari menegaskan bahwa kinerja APBN hingga Mei 2026 menunjukkan perkembangan yang positif. Penyerapan anggaran berjalan sesuai rencana, sementara penerimaan negara juga mencatatkan pertumbuhan yang baik.
Ia menambahkan bahwa anggaran yang telah disalurkan memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan pelaksanaan anggaran agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih cepat dan merata.
Melalui konferensi pers ini, KPPN Sibolga bersama KPP Sibolga dan Bea Cukai Sibolga kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berdampak. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam mengawal APBN sebagai instrumen utama pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.(red)
