WARTATERKINI.ID | TAPANULI TENGAH – Aksi unjuk rasa dari masyarakat Tapanuli Tengah yang meminta Gedung Utama Bupati Tapanuli Tengah agar segera dibentuk Panitia Khusus (Pansus) oleh DPRD Tapanuli Tengah ternyata ditanggapi dari Fraksi PDI Perjuangan Tapteng plus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tapanuli Tengah.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Famoni Gulo dirinya katakan, Pansus yang didorong masyarakat ke DPRD Tapteng pihaknya dukung. Dukungan itu langsung disambut baik dengan bukti menyurati pimpinan DPRD Tapteng.
“Kenapa harus didorong, supaya proses kelanjutan pembangunan kantor Bupati bisa berproses, kemudian opini-opini masyarakat agar jangan kemana-mana. Langkah ini, kata Famoni, merupakan upaya agar penggunaan anggaran puluhan miliar rupiah untuk pembangunan kantor bupati tidak menjadi sia-sia dan agar masyarakat memperoleh kejelasan mengenai kelanjutan proyek tersebut,” kata, Famoni Gulo, Senin (03/11/25) sore.
Masih sambung Famoni, saatnya bukan mencari melainkan siapa benar siapa salah, dorongan ini adalah bentuk untuk kejelasan di masyarakat yang tengah mempertanyakan bagimana kelanjutan pembangunan Kantor Bupati Tapteng dan memastikan bangunan yang sudah berjalan dapat dilanjutkan kembali.
Famoni juga menegaskan, baik mantan Bupati maupun Bupati saat ini memiliki semangat yang sama untuk membangun Tapteng lebih baik. Karena itu, Fraksi PDIP berharap agar Pansus dapat menjadi wadah evaluasi dan penilaian objektif terhadap kelayakan dan keberlanjutan proyek strategis tersebut.
Sementara itu, anggota Fraksi PDIP Joko Pranata Situmeang menambahkan, menilai bahwa pembentukan Pansus menjadi langkah tepat bagi DPRD Tapteng untuk meluruskan berbagai informasi yang beredar di tengah masyarakat.
“Bupati dan Wakil Bupati tentu menginginkan adanya kejelasan dan adanya pembatasan anggaran yang jelas antara anggaran pemerintahan sebelumnya dengan yang sekarang. Pansus ini diharapkan bisa mengurai itu, menghitung progres pembangunan, besaran dana yang telah digunakan, serta potensi kendala yang dihadapi,” kata Joko.
Joko yang juga selaku Lawyer ini juga menyebutkan, hasil kerja Pansus nantinya dapat memberikan rekomendasi yang obyektif bagi pemerintah daerah, sehingga tidak muncul dilema dalam mengambil keputusan apakah proyek pembangunan kantor bupati tersebut akan dilanjutkan, difungsikan, atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
*Dorongan juga Datang Dari Fraksi PKB Tapteng*
Abdul Rahman Sibuea selaku ketua Partai PKB juga mendukung penuh agar dilakukan Pansus. Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD sekaligus bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.
“Ribuan masyarakat sudah menyuarakan keinginan agar DPRD bertindak. Ini bukan sekadar aspirasi segelintir orang. Kami dari Fraksi PKB dan PDIP menilai perlu ada Pansus untuk menindaklanjuti aspirasi rakyat sekaligus membantu pemerintah menuntaskan persoalan pembangunan ini,” tegas Abdul Rahman.
Abdul Rahman Sibuea yang akrab dengan masyarakat ini menambahkan, DPRD dan Pemerintah memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan uang rakyat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. “Kami tidak ingin pembangunan itu terbengkalai. Ini uang rakyat, jadi harus dipertanggungjawabkan dengan transparan,” ujarnya.
Sementara itu, Samuel Tinambunan, anggota DPRD dari Partai PDIP juga mendorong pembentukan Pansus merupakan langkah elegan untuk menyatukan persepsi dan memastikan seluruh fraksi dapat bersama-sama mencari solusi terbaik bagi kelanjutan pembangunan kantor bupati.
“Adanya dukungan kuat dari Fraksi PDI Perjuangan, wacana pembentukan Pansus ini diharapkan segera dibahas dalam forum resmi DPRD Tapanuli Tengah. Harapannya, langkah ini tidak hanya menjawab kegelisahan masyarakat, tetapi juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan pembangunan Tapanuli Tengah yang transparan, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat,” timpalnya.(red)
